Sukoharjo (09/6/18) Pada hari Jumat (08/06) Pukul 16.00 s.d 17.26 Wib, Danramil 12 Bendosari Kapten Arm Gunarjo menghadiri Sosialisasi Kamtramtibmas Kecamatan Bendosari Tahun 2018 bertempat di Pendopo Kelurahan Jombor Jln Tentara Pelajar No. 09 Kel. Jombor Kec. Bendosari Kab. Sukoharjo.
Kegiatan ini diikuti sekitar 200 orang memenuhi pendopo kelurahan Jombor, Bendosari, diantaranya hadir Camat Bendosari Yang diwakili Sekcam Bendosari Sutarto, S.STP, M.H, Danramil 12 Bendosari Kapt. Arm Gunarjo, Kapolsek Bendosari Akp Zunaidi, S.H, Lurah Jombor Mursid Indarto Putri S. Sos., M. Si, Kasi Humas Aiptu Ana Kustati, Bhabinkamtibmas Kel Jombor Fitri Susianto SH, Babinsa Kel. Jombor Serka Suroto dan Serka Sukarmin, anggota TP PKK Kel. Jombor, Ketua LPM Kel. Jombor Drs. Dwi Kuranto, Perangkat Kel. Jombor , para Tokoh Masyarakat / RT, RW Kel. Jombor, para Kader Posyandu Kel. Jombor, Mahasiswa UNS, Warga Masyarakat dan para undangan Lainnya.
Setelah sambutan dan kata buka dari Lurah Jombor bapak Mursid Indarto Putro S. Sos., M. Si Sbb, selanjutnya bapak Camat bendosari yang diwakilkan kepada Sutarto, S.STP menyampaikan bahwa dibidang politik nanti pada tanggal 27 Juli 2018 nanti akan ada pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jateng, dia menghimbau agar dipastikan partisipasi seluruh warga, karena suara yang kita berikan menentukan masa depan Jawa tengah. Jaga kekompakan dan tidak ada kecurigaan kepada siapapun, semua berperan untuk turut meminalisir kejadian yang rawan.
Sementara itu Danramil 12 Bendosari Kapten Arm Gunarjo mengatakan bahwa Peran dan Fungsi tugas pokok TNI di atur dalam undang undang RI no 3 tahun 2002 tentang pertahanan negara dan undang undang no 34 tahun 2004 tentang TNI mengamanatkan sistem pertahanan dan keamanan negara kesatuan republik Indonesia bersifat semesta dan ancaman kedaulatan keutuhan NKRI.
Netralitas TNI dalam Pemilu dan pilkada merupakan amanah dalam pelaksanaan reformasi internal TNI sesuai undang-undang RI no 34 tahun 2004 tentang TNI tidak berpihak tidak ikut tidak membantu salah satu pihak dan TNI tidak berpihak dalam kehidupan politik praktis.
Sesuai dengan undang-undang RI no 10 tahun 2008 telah diatur larangan larangan yang diberlakukan bagi setiap orang termasuk di dalamnya prajurit TNI dinamika pilkada serentak pada tahun 2018 di warnai dengan majunya para kandidat yang memiliki latar belakang TNI dan polri.
Majunya para kandidat tersebut bukanlah hal yang baru Karena dalam pilkada yang lalu juga terdapat para kandidatyang berasal dari TNI dan polri dalam negara demokrasi TNI polri tidak boleh berpolitis karena tugas TNI dan polri tidak boleh berpolitik jadi tugas TNI dan polri untuk menjaga keamanan NKRI
Banyak sekali wilayah di provinsi provinsi di Indonesia yang ingin merdeka maka itu adalah salah satu tugas TNI supaya kita kuat kita harus bersatu dan kita sebagai umat Islam yang di amanat undang-undang mengajar kan cinta kasih kepada sesama karena tidak pernah diajarkan tentang perjuangan jaman dahulu anak muda jaman sekarang sudah luntur nilai nilai kebangsaan dan simbol negara tidak hormat kepada bapak bangsa.
Ciri ciri negara harus ada penduduk yang tetap dan harus punya wilayah tertentu dan punya batas batasnya dengan adanya itu para prajurit TNI di tugas di daerah perbatasan negara lain dan harus bisa berdiplomasi, Wawasan kebangsaan mengandung nilai-nilai pengorbanan dan kita sebagai orang Indonesia terkenal dengan gotong royong di mulai dari lingkup yang kecil di Desa Desa paling sedikit ada 6 konsep wawasan kebangsaan.
Wawasan Nusantara mengajak untuk persepsi yang sama tetap menjaga keutuhan bangsa dan negara tanpa menghilangkan khas kebangsaan Indonesia fungsinya sebagai penggerak kehidupan nasional dan kedudukan memberikan jaminan kedalam maupun keluar.
Sedangkan Kapolsek Bendosari menyampaikan bahwasannya pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat polri merupakan alat negara yang berperan dalam menegakkan hukum undang-undang no 2 tahun 2002 tugas pokok fungsi Polri tidak bisa melaksanakan sendiri. Pemolisian masyarakat sehingga secara bersama-sama bersinergi dan tanpa bantuan masyarakat, Polri tidak bisa apa-apa untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban di lingkungan kita masing-masing sehingga kesadaran masyarakat tumbuh setelah tumbuh subur menjadi kebutuhan. "Kalender Kamtibmas kalau menjelang bulan puasa dan setelah lebaran maka tingkat kejahatan akan meningkatkan mari bersama-sama bapak ibu sekalian berhati hati untuk di jaga keamanan", pungkasnya.
