Kamis (5/3/2015) Dengan tema “Kewaspadaan masyarakat terhadap
radikalisme dan anarkisme “ Ratusan komponen masyarakat wilayah Kabupaten
Sukoharjo melaksanakan komunikasi sosial bertempat di Makodim 0726/Sukoharjo. Hadir
dalam acara tersebut Dandim 0726 Sukoharjo Letkol Inf Riyanto, S.I.P, Kapolres Sukoharjo
AKBP Andy Rifai, S.I.K, SH, Wakil Bupati Sukoharjo
Drs. Haryanto MM, Kepala kejaksaan Negeri Sukoharjo Joko Santoso, SH, M.Hum, Ketua
pengadilan Negeri Sukoharjo Sumantono, SH.,MH, Wakil Ketua DPRD Sukoharjo Eko Sapto Purnomo, pimpinan pondok pesantren, tokoh agama, tokoh
masyarakat, tokoh pemuda, dan ormas se-Kabupaten Sukoharjo.
Dandim 0726 Sukoharjo Letkol Inf Riyanto, S.I.P dalam sambutannya
menyampaikan ucapan terima kasih atas kehadiran seluruh tokoh masyarakat yang
ada di wilayah Kab. Sukoharjo dalam silaturahmi dan kebersamaan dalam membangun
bangsa dan Negara. Mencermati situasi yang berkembang di masyarakat saat ini
kita patut prihatin maraknya gejolak aksi anarkisme dan radikalisme di
masyarakat kita, hal ini di sebabkan makin kurangnya kesadaran masyarakat dalam
menjaga nilai-nilai kearifan lokal dan rasa Nasionalisme sehingga sangat berpotensi
terjadinya konflik vertikal dan horizontal yang dapat mengancam disintegritas
bangsa. Hal ini dapat di minimalisir dengan cara komunikasi yang baik dengan
seluruh komponen masyarakat yang berada di wilayah sukoharjo agar tercipta
pemahaman yang sama terhadap betapa pentingnya pemberdayaan wilayah bagi
kepentingan keamanan bersama. Tidak ada gejolak politik yang di takuti Negara barat
selain bangkitnya gerakan Islam sehingga mereka memberi label gerakan radikalis
Islam, kita semua tahu radikalisme muncul karena rasa ketidak adilan yang
terjadi di masyarakat atau kelompok lain yang berbeda faham di rugikan sehingga
muncul perlawanan, bagi mereka radikalisme dianggap sebagai cara untuk
menyelesaikan permasalahan di samping itu Faktor emosi dan solidaritas
keagamaan memegang peran penting
menumbuhkan radikalisme. Keberhasilan dalam membangun karakter bangsa berhasil
apabila tercipta masyarakat yang bersikap dan bertingkah laku secara santun
berdasarkan Pancasila, bersatu bersama dalam perbedaan Bhineka Tunggal Ika. Persatuan
dan kesatuan bangsa dapat kita wujudkan apabila ada kesadaran yang tinggi dari
kita semua untuk dapat memahami perbedaan yang ada serta adanya toleransi yang
tinggi untuk dapat menerima kenyataan bahwa adanya perbedaan itu sendiri.
Kapolres Sukoharjo AKBP Andy Rifai, S.I.K, SH
menyampaikan Pembangunan dapat berjalan jika ada jaminan keamanan sehingga
infestasi dapat masuk dan kesejahteraan masyarakat akan meningkat. Dalam pencegahan dan
penanggulangan kelompok radikal, dan perkembangan Keamanan dan Ketertiban
Masyarakat yang menonjol saat ini adanya aksi-aksi teroris yang sangat
meresahkan masyarakat, adanya aksi tindakan kekerasan dari kelompok ormas
tertentu dalam menyampaikan aspirasinya, maraknya kejahatan konvensional curat,
curas dan narkotika. Guna menanggulangi semua itu Polri tidak dapat berbuat
banyak tanpa ada dukungan dan partisipasi seluruh elemen masyarakat . Dalam
penanganan dan penyelesaian permasalahan yang ada di masyarakat tidak semuanya
harus di selesaikan secara hukum. Siruasi aman bukan karena TNI dan Polisinya hebat tetapi karena kesadaran masyarakatnya yang tinggi untuk menjaga keamanan.
Wakil Bupati Sukoharjo Drs. Haryanto, MM dalam sambutannya
mengatakan forum komunikasi sosial dengan komponen masyarakat yang di
selenggarakan oleh Kodim 0726 Sukoharjo menjadi anjang yang bermanfaat.
Sinergitas TNI, Polri, Pemerintah dan komponen masyarakat menjadi pondasi dalam
membangun Sukoharjo. Demokrasi telah
membawa Indonesia ke dalam suatu tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang
lebih baik dan berkerakyatan, hal tersebut harus di imbangi dengan pendewasaan
dalam berdemokrasi dan berpolitik, kemerosotan moral bangsa dan berkembangnya
nuansa disintegrasi sesungguhnya bukan sebuah kondisi yang muncul begitu saja
namun ada faktor yang melatar belakangi antara lain kesenjangan sosial ekonomi, munculnya ketidak pastian/ketidak adilan hukum, kemiskinan dan pengangguran, fanatisme kedaerahan
dan keagamaan. Agar krisis moral, nasionalisme dan wawasan kebangsaan tidak
berkepanjangan maka telah di sepakati empat pilar dalam kehidupan berbangsa dan
bernegara yaitu : Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika. Di
perlukan peran aktif pemerintah dan seluruh elemen masyarakat untuk mengatasi
permasalahan krisis moral, nasionalisme dan wawasan kebangsaan yang sedang
terjadi saat ini lewat media pendidikan, pengambilan kebijakan harus
berdasarkan Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika serta sosialisasi
yang intensif kepada masyarakat guna meningkatkan kewaspadaan dini masyarakat .
