Kamis (29/11) Kantor Kesbangpolinmas Kab. Sukoharjo melaksanakan
kegiatan sosialisasi Koordinasi
dan pemantapan kerjasama antar daerah dengan LSM dan Ormas se-Kab. Sukoharjo di RM Warung Biru jombor Bendosari
Sukoharjo. Acara
di awali dengan menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia yang di ikuti ± 60 orang
Kepala kantor Kesbangpolinmas Kab. Sukoharjo Bp. Drs. Edy Soeryanta, MH
membuka kegiatanmengatakan
Kegiatan ini merupakan kerja sama Kantor Kesbangpollinmas Kab. Sukoharjo dengan
Kodim 0726 Sukoharjo dan Polres Sukoharjo. Kegiatan ini juga merupakan sarana media sosialisasi. dalam
berdemokrasi, masyarakat kita semakin dewasa, lebih bebas
berexspresi dan leluasa dalam pembangunan dan perbaikan hal ini menujukan ada
perbaikan kearah yang lebih baik pada sistem demokrasi kita.LSM/Ormas
berperan aktif sebagai lembaga yang mengotrol dan mengawasi pembangunan.
Kasdim 0726 Sukoharjo Mayor Arh Tjatur Supriono, S.Si, M.Sc
mewakili Dandim 0726/Skh Letkol Inf Jimmy Ramoz Manalu dalam
narasinya membahas tentang Sinergitas Intansi pemerintah dalam penanganan
masalah di wilayah .Keutuhan NKRI dan Cinta Tanah Air dan menjaga Keutuhan
Indonesia. Sesuai dengan UUD 1945 pasal 27 ayat 3 bahwa “Setiap warga Negara
berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan Negara”.Bela Negara bukan
semata – mata hanya tugas TNI tetapi tugas segenap warga Negara sesuai dengan
kemampuan profesinya. Dalam penanganan masalah sinergi dan koordinasi antar
intansi hanya mudah di ucapkan namun sulit dalam pelaksanaanya. Jiwa nasionalis
dan kesadaran bela Negara sehingga dapat mengimplementasikan nilai-nilai
belanegara sebagai landasan sikap dan prilaku dalam kehidupan nyata sesuai
peran,tugas dan profesinya., Dalam menjaga wilayah dan kekayaan tanah air Indonesia,
kita harus saling hormat menghormati adanya perbedaan, mempertahankan kesamaan
dan kebersamaan, mentaati peraturan, menanamkan dan mempertebal
sikap cinta tanah air dan berwarganegara, konsep wawasan kebangsaan serta
pentingnya penerapan nilai-nilai dasar wawasan kebangsaan.
AKP Teguh Dari Polres Sukoharjo menyampaikan materi
pencegahan dan penanggulangan kelompok radikal, dan perkembangan Keamanan dan
Ketertiban Masyarakat. Yang menonjol saat ini adanya aksi-aksi teroris
yang sangat meresahkan masyarakat, adanya aksi tindakan kekerasan dari kelompok
ormas tertentu dalam menyampaikan aspirasinya, maraknya kejahatan konvensional
curat, curas dan narkotika. Guna menanggulangi semua itu Polri tidak dapat
berbuat banyak tanpa ada dukungan dan partisifasi seluruh elemen masyarakat .
Dalam penanganan dan penyelesaian permasalahan yang ada di
masyarakat tidak semuanya harus di selesaikan secara hukum di kepolisian,
kadang kala ada permasalahan yang bisa dan dapat di selesaikan secara
musyawarah/kekeluargaan.
Pembicara dari pihak akademisi Bpk Tony Hasan (dosen univet Bangun
Nusantara Skh) menyampaikan tentang “kelembagaan local good governance”
Governance
dan demokrasi partisipatoris di Indonesia. Good Governance dipandang sebagai
paradigma baru dan menjadi ciri yang perlu ada dalam sistem administrasi
publik. Secara umum, Governance diartikan sebagai kualitas hubungan antara
pemerintah dan masyarakat yang dilayani dan dilindunginya, Governance mencakup
3 (tiga) domain yaitu state (negara/pemerintahan), private sectors (sektor swasta/dunia usaha),
dan society (masyarakat). Oleh sebab itu, Good Governance sektor publik
diartikan sebagai suatu proses tata kelola pemerintahan yang baik, dengan
melibatkan stakeholders), terhadap berbagai kegiatan perekonomian,
sosial politik dan pemanfaatan berbagai sumber daya seperti sumber daya alam,
keuangan, dan manusia bagi kepentingan rakyat yang dilaksanakan dengan menganut
asas: keadilan, pemerataan, persamaan, efesiensi, transparansi dan
akuntabilitas
