Sabtu (26/11) Wakil Bupati Sukoharjo H.Haryanto membuka kegiatan Pendidikan Politik bagi elemen masyarakat Kab. Sukoharjo tahun 2011 di Gedung Satya Praja (GSP) Kab. Sukoharjo yang di ikuti ±200 orang dari beberapa elemen masyarakat antara lain Aparatur Pemerintah,Ormas, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan perwakilan pelajar se-Kab. Sukoharjo.
Hadir dalam acara tersebut Wakil Bupati Sukoharjo H.Haryanto, Ketua DPRD Sukoharjo, Dandim 0726 Sukoharjo Kapolres Sukoharjo, Ketua Kejaksaan Negeri Sukoharjo, Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo, Ketua KPUD Sukoharjo.
Sambutan Wakil Bupati Sukoharjo H.Haryanto dalam acara tersebut mengatakan bahwa kegiaatan ini juga merupakan sarana media sosialisasipeendidikan politik bagi masyarakat kita khususnya pelajar yang akan menjadi bakal calon pemilih pemula pada pemilu yang akan datang. Dalam berdemokrasi masyarakat kita semakin dewasa, lebih bebas berexspresi dan leluasa dalam menentukan pilihan arah politiknya .Sistem pemilu dari waktu kewaktu ada perubahan dan perbaikan hal ini menujukan ada perbaikan kearah yang lebih baik pada sistim demokrasi kita dan kedepan ada wacana untuk Pemilukada Bupati akan di pilih secara langsung oleh masyarakat , sedangkan Wakil Bupati akan di tunjuk Bupati terpilih dari PNS dan di ajukan ke DPRD kabupaten untuk mendapatkan persetujuan , begitu juga untuk pemilihan gubernur akan di pilih oleh DPRD Provinsi.
Dalam kegiatan tersebut juga di sampaikan beberapa pembicara dari KPUD Sukoharjo oleh Ibu Utami Dewi Endah N.SH dengan judul “ Demokrasi untuk kesejahteraan rakyat “. Dari Kodim 0726 Sukuharjo di sampaikan oleh Kapten Arh Tavif joko dengan judul “Kepemimpinan santun dan demokratis”. Dan dari Kesbangpolinmas Kab. Sukoharjo di sampaikan oleh Bpk.Lasiman SH.MM dengan judul “Peran pemerintah daerah dalam mengimplementasikan empat pilar kebangsaan”.
1. Inti materi yang di sampaikan Ibu Utami Dewi Endah N.SH dari KPUD Sukoharjo dengan judul “ Demokrasi untuk kesejahteraan rakyat “antara lain :
a. Setelah pasca reformasi kita sudah beberapakali melaksanakan pemilu antara lain pemilu th 1999, pemilu th 2004, Pemilihan Kepala Daerah th 2005, pemilu 2009, pemilu Bupati dan wakil Bupati th 2010.
b. Pemilu yang sudah kita laksanakan merupakan impelementasi dari demokrasi dan system pemerintahan yang efektif yang akan berdampak bagi kesejahteraan rakyat bukan hanya milik komsumsi seklompok elit politik tertentu.
c. Kini saatnya para elit politik dan pemerintah mewujudkan cita – cita pemerataan kesejahteraan rakyat demi menjamin kelangsungan eksitensi demokratis dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sistim politik yang ada.
2. Inti materi yang di sampaikan oleh Kapten Arh Tavif joko dengan judul “Kepemimpinan santun dan demokratis” antara lain:
a. Kepemimpinan merupakan seni dan pelaksanaan/aktivitas terhadap kepengaruhan dan memberikan bimbingan kepada orang lain/anak buah/bawahan/kelompok agar mereka mau di arahkan serta timbul kepercayaan ,respek dan kepatuahan serta ketaatan yang di perlukan dalam usaha mencapai tujuan.
b. Seorang pemimpin harus mempunyai sifat dan sarat tertentu seperti taqwa, jujur,adil berani,tidak egois, dapat di percaya, inisiatif, tegas,bijaksana, ulet, loyalitas, waspada, rela/legawa,memiliki integritas,tanggung jawab, mempunyai inteljensi yang baik dan memahami 11 azas kepemimpinan.
3. Inti materi yang di sampaikan oleh Bpk.Lasiman SH.MM dari Kesbangpolinmas Kab. Sukoharjo dengan judul “Peran pemerintah daerah dalam mengimplementasikan empat pilar kebangsaan”. Antara lain:
a. Reformasi telah membawa Indonesia ke dalam suatu tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih demokratis dan berkerakyatan , hal tersebut harus di imbangi dengan pendewasaan dalam berdemokrasi dan berpolitik, kemerosotan moral bangsa dan berkembangnya nuansa disintegrasi sesungguhnya bukan sebuah kondisi yang muncul begitu saja namun ada factor yang melatarbelakangi antara lain: kesenjangan social ekonomi,munculnya ketidakpastian/ketidakadilan hukum, kemiskinan dan penganguran, fanatisme kedaerahan dan keagamaan.
b. Agar krisis moral,nasionalisme dan wawasan kebangsaan tidak berkepanjangan maka telah di sepakati empat pilar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yaitu : Pancasila,UUD 1945, NKRI,dan Bhineka Tunggal Ika.
c. Di perlukan peran aktif pemerintah dan seluruh elemen masyarakat untuk mengatasi permasalahan krisis moral,nasionalisme dan wawasan kebangsaan yang sedang terjadi saat ini lewat media pendidikan, pengambilan kebijakan harus berdasarkan Pancasila, UUD 1945, dan Bhineka Tunggal Ika, Sosialisasi yang intensif kepada masyarakat, meningkatkan kewaspadaan dini masyarakat melalui lembaga FKDM.
 Kab. Sukoharjo){kind=link}